Eks Bendum NasDem Dipanggil dalam Kasus Pencucian Uang Melibatkan Mantan Menteri Pertanian

Kasus Pencucian UangKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Bendahara Umum Partai NasDem dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Wakil Ketua Komisi III, Sahroni, seharusnya diperiksa oleh tim penyidik KPK pada Jumat (8/3/2024), namun berhalangan hadir dengan dalih ada agenda penting yang tidak dapat ditinggalkan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa tim penyidik melakukan penundaan pemeriksaan dan akan segera menjadwalkan pemanggilan kembali. “Terkait waktu pemanggilan, akan kami informasikan berikutnya,” ungkap Ali Fikri kepada wartawan.

Dalih Ketidakhadiran Sahroni

Sahroni, sebagai saksi, mengaku tidak bisa memenuhi pemanggilan tim penyidik KPK karena memiliki agenda penting yang tidak dapat ditinggalkan. Ia telah mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran kepada lembaga antirasuah tersebut. Keputusan untuk menjadwalkan pemanggilan ulang Sahroni menunjukkan ketegasan KPK dalam memastikan setiap saksi memberikan kesaksian yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan.

Proses Penyidikan Terhadap SYL

Hingga saat ini, KPK masih terus melengkapi berkas perkara terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian, SYL. Kasus ini merupakan bagian dari serangkaian tindak pidana yang melibatkan pemerasan pejabat eselon I serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan. Sementara kasus pemerasan dan gratifikasi sudah masuk ke dalam tahap proses persidangan.

Uang Korupsi yang Mengalir ke Partai NasDem

Dalam persidangan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkapkan bahwa uang dari kasus korupsi di Kementan mengalir ke Partai NasDem sebesar Rp40,1 juta. Diduga uang tersebut berasal dari pemerasan yang dilakukan SYL kepada Pejabat Sekretariat Jenderal Kementan, dan kemudian dialirkan ke Partai NasDem.

Sahroni, selaku Bendahara Umum Partai NasDem, mengonfirmasi adanya aliran dana sejumlah Rp40,1 juta ke partainya. Menurutnya, dana tersebut diberikan untuk bantuan bencana alam di Cianjur. Namun, Sahroni mengaku tidak mengetahui apakah uang tersebut berasal dari hasil korupsi yang dilakukan SYL.

Baca Juga  Empat Hari Absen Kerja, Yayan Mulyana Wali Kota Bandung ke Mana?

“Kita enggak pernah tahu duit itu dari mana, kan namanya memberikan bantuan bencana alam,” ungkapnya.

Respons NasDem dan Kesiapan Mengembalikan Dana

NasDem, melalui Sahroni, menyatakan kesiapan untuk mengembalikan uang tersebut jika diperintahkan oleh KPK. “Yang dilakukan NasDem menunggu informasi dari KPK. Kalau akhirnya KPK memerintahkan untuk kembalikan (uang tersebut), kami akan kembalikan,” kata Sahroni.

Reaksi dari Partai NasDem ini menunjukkan sikap kooperatif terhadap proses penyidikan dan kesediaan untuk bekerja sama dengan KPK. Pemanggilan ulang terhadap Bendahara Umum Partai NasDem diharapkan dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita tunggu perkembangan selanjutnya dalam proses penyidikan kasus ini yang semakin menggiring kepada pemahaman lebih mendalam terkait peran partai politik dalam tindak pidana korupsi.

Komentar