Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, memutuskan untuk tetap menambah kuota pendaftaran sekolah dokter meskipun tengah terjadi mogok kerja dari ribuan dokter magang. Keputusan ini diumumkan sebagai langkah pencegahan untuk mengatasi potensi keruntuhan infrastruktur medis di Korea Selatan.
Yoon Suk Yeol menetapkan kuota pendaftaran sekolah dokter sebanyak 2.000 orang dan menegaskan bahwa jumlah tersebut tidak dapat dinegosiasikan lebih lanjut. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penurunan jumlah dokter dan kurangnya minat dokter untuk bekerja di bidang medis.
“Suatu saat infrastruktur medis bisa runtuh karena penurunan jumlah dokter dan kurangnya minat dokter untuk terjun ke bidang medis. Bagaimana jika kebutuhan medis terus meningkat sementara jumlah dokter tidak mencukupi?” ujar Yoon Suk Yeol, seperti yang dikutip dari Korea Herald pada Selasa (27/2/2024).
Namun, keputusan ini bertentangan dengan sikap mogok kerja yang dilakukan oleh ribuan dokter magang. Sebanyak 10 ribu dokter atau 80,5% di antaranya telah mengajukan resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan mereka di 100 rumah sakit pelatihan di seluruh Korea Selatan. Protes ini turut berdampak pada sejumlah rumah sakit besar di Seoul yang mengurangi operasional mereka hingga 50 persen.
Presiden Yoon mengecam protes para dokter muda tersebut, menyatakan bahwa protes mereka tidak dapat dibenarkan. Sementara itu, pemerintah telah memberikan berbagai upaya dan ancaman agar para dokter kembali bekerja pada hari Kamis mendatang.
Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah tidak akan menuntut pertanggungjawaban pada dokter yang kembali bekerja sesuai dengan hari yang ditentukan. Ancaman lainnya termasuk penangguhan atau pencabutan izin medis serta tindakan hukum terhadap dokter yang tetap mogok.
Wakil Menteri Kesehatan Korea Selatan, Park Min Soo, mengumumkan, “Mulai Maret, izin dokter akan ditangguhkan selama tiga bulan bagi mereka yang tidak kembali secara hukum, bersamaan dengan tindakan hukum seperti penyelidikan dan penuntutan.”
Ancaman penangguhan izin medis berpotensi berdampak pada masa depan para dokter, termasuk peluang untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah juga mengancam akan menuntut mereka yang tidak mematuhi aturan dengan tuduhan pelanggaran undang-undang layanan kesehatan.
Selain itu, dokter muda laki-laki yang mengajukan surat pengunduran diri harus bersiap untuk bertugas selama 38 bulan sebagai petugas medis, dimulai dari bulan Maret mendatang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memastikan ketersediaan tenaga medis yang cukup dalam menghadapi krisis ini.
Situasi mogok kerja dan keputusan pemerintah untuk tetap menambah kuota pendaftaran sekolah dokter menciptakan ketegangan yang tinggi antara kedua belah pihak. Perdebatan mengenai solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk masalah kekurangan dokter dan infrastruktur medis di Korea Selatan masih menjadi fokus utama diskusi di berbagai kalangan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan situasi ini akan terus dipantau oleh publik dan pihak terkait untuk melihat dampaknya terhadap sektor kesehatan negara tersebut.
Komentar